Wonogiri kerahkan 1.233 kendaraan untuk mudik

Wonogiri (Espos)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri telah menyiapkan sebanyak 150 personel dan sebanyak 1.233 unit kendaraan angkutan Lebaran untuk menghadapi lonjakan arus mudik di Kabupaten Wonogiri. Selain itu, Pemkab juga telah membangun tujuh pos pemantauan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri, Mulyadi, saat ditemui Espos, Jumat (13/10), di Terminal Angkutan Desa Wonogiri mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi pada seluruh dinas dan instansi terkait, termasuk Polres dalam menghadapi arus mudik pada tahun ini. Mulyadi mengatakan kesiapan jumlah kendaraan, terutama bus antarkota antarprovinsi (AKAP) menurun bila dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pemudik diperkirakan menggunakan sepeda motor.Menurut Mulyadi yang juga anggota Paguyuban Boloroda Wonogiri, untuk paguyuban sebanyak 150 unit bus AKAP sudah siap beroperasi. ”Di dalam kota ada sebanyak empat titik rawan kecelakaan. Kami juga telah menyiapkan pos-pos kemanan di sejumlah daerah rawan, termasuk di dalam kota,” tegasnya.Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Seni dan Budaya (DPPSB), Hendro Purbandoro, menyatakan pihaknya telah menyiapkan sebanyak 150 personel untuk melakukan pemantauan di tujuh pos di Wonogiri. Menurut dia, ketujuh pos tersebut meliputi Pos Induk Kantor Dishub Wonogiri, Pos Nambangan Selogiri, Pos Terminal Krisak Selogiri, Pos Terminal Giri Adi Pura Wonogiri, Pos Terminal Ngadirojo, Pos Waduk Gajah Mungkur (WGM) dan pos terminal daerah di empat terminal tipe B.”Selain itu, kami juga telah menyiapkan sebanyak 1.233 unit bus yang terdiri atas bus AKAP, AKDP, Angkudes dan Anggota. Pada tahun sebelumnya, kami telah menyiapkan sebanyak 1.523 unit angkutan Lebaran, namun pada tahun ini berkurang cukup banyak. Untuk antisipasi lonjakan penumpang, kami sudah menyiapkan armada cadangan sebanyak 75 unit yang terdiri atas bus AKAP dan AKDP,” paparnya.Lebih lanjut dikatakan, penyelenggaraan angkutan Lebaran dimulai sejak tanggal 17 Oktober sampai 1 November 2006. Dikatakan dia, hingga pekan ini, pihaknya belum membuat tarif khusus daerah, karena masih menunggu keputusan dari pusat. Untuk tarif Angkota dan Angkudes, kata dia, ditetapkan oleh Bupati, sedangkan untuk bus AKDP dan AKAP ditentukan oleh pusat. - m42